UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN BERMUTU BAGI MASYARAKAT NTB MELALUI KEGIATAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN BERMUTU
BAGI MASYARAKAT NUSA TENGGAR
ABARAT MELALUI KEGIATAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

Oleh Suyanto

LPMP-NTB

 

Abstrak

Untuk memberikan jaminan bahwa setiap warga masyarakatNusa Tenggara Barat dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, terhadap setiap Sekolah/ Madrasah baik negeri maupun swasta dilakukan penilaian akreditasi.  Tahun 2011 dilakukan penilaian akreditasi terhadap 324 dengan menggunakan instrumen akreditasi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan dengan hasil:  peringkat A = 12 %;peringkat B = 56 %;peringkat C = 25 %dan Tak Terakreditasi (TT) = 7 %.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekolah/madrasah di Nusa Tenggara Barat masih belum dapat memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan sebagai pendidikan bermutu.  Rekomendasi yang didasarkan pada hasil penilaian pencapaian 8 standar dapat dijadikan acuan bagi sekolah/madrasah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar bersinergi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

 

Kata Kunci : mutu, pendidikan, akreditasi

 

A.     Pendahuluan

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui akreditasi sekolah/madrasahadalah agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan cita-cita proklamasi yang dituangkan di dalam pembukaan UUD 45 yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Pasal 5 ayat(1) menyatakan : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.   Untuk menjamin terpenuhinya hak inilah diperlukan informasi yang akurat tentang mutu layanan yang diberikan oleh setiap satuan/programpendidikan.  Kegiatan akreditasi sekolah/madrasah adalah melakukanpenilaian kelayakan suatu satuan/program pendidikanberdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.  Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian tersebut, disampaikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara sekolah/madrasah agar dapat melakukan pembinaan kepada satuan/program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 

 

Penialian akreditasi dilakukan oleh suatu badan yangbersifat independen dengan harapan dapat memberikan hasil yangobyektif.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005,  dibentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M.  Kemudian di tingkat provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur, dibentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah yang disebut BAP-S/M dan di tingkat kabupaten dibentuk Unit Pelaksana Akreditasi disingkatUPA. 

 

Sejak tahun 2005 sampai dengan 2011, BAP-S/M Nusa Tenggara Barat telah melakukan penilaian sebanyak6904satuan/programpendidikan.  Sedangkan sekolah/madrasah di provinsi NTB berdasarkan data yang ada berjumlah 6789.  Dengan demikian penilaian akreditasi telah mencapai 102%.  Angka yang melebihi 100% ini dimungkinkan karena berlakunya hasil penilaian akreditasi adalah lima tahun sehingga sejumlah satuan/program pendidikan ada yang sudah harus diakreditasi ulang. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah kegiatan akreditasi sekolah/madrasaholeh BAP S/M NTB dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya sehingga dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat NTB untuk mendapatkan pendidikanyang bermutu? 

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam makalah ini akan dibahas :

1.   Pentingnya akreditasi dan standarisasi dalam pendidikan.

2.   Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penilaian Akreditasi.

3.  Penilaian akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah,BAP S/M NTB  dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan pendidikanyang bermutu bagi masyarakat.

4. Hal-hal yang harus dilakukan oleh sekolah/madrasahdan pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut hasil akreditasi untuk meningkatkan mutu pendidikansecara berkelanjutan.

 

 

B.     Akreditasi dan Standarisasi

Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu kegiatan untuk menilai kelayakan suatu lembaga dalam melaksanakan fugsinya. Pengakuan terhadap kelayakan dapat ditunjukkan melalui perolehan sertifikat baik yang bertaraf nasional maupun internasional; seperti sertifikat ISO yang diberikan oleh badan internasional (The International Organization for Standardization).  Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan, Soedjiarto (2005) menyatakan bahwa akreditasi mengarah kepada terjaminnya setiap warga negara di manapun juga untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya dikatakan bahwa dari tujuan ini muncul keperluan adanya standar mutu untukdijadikan acuan.  Bagi penyelenggaraan pendidikan di negara kita, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan delapan (8)komponen sebagai dasar untuk menetapkankelayakan suatu satuan/programpendidikan apakahmampu memberikan pendidikan yang bermutu, yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

 

Di Negara-negara maju, kegiatan standarisasi dilaksanakan secara terbuka dan transparan.  Misalnyadi Amerika, dalam menyusun dan menetapkan garis-garis besar standar kurikulum sekolah serta instrumen yang digunakan untuk tingkat nasional melibatkan beberapa organisasi sesuai dengan bidang keahlian mata pelajaran. (U.S. Education Standard, 2008).  Setiap sekolah berkewajiban untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan  ujian nasional  (Nationwide Exam).  Negara Georgia menerapkan delapan (8) Standar untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yaitukurikulum, pembelajaran, penilaian, Perencanaan danorganisasi,peserta didik, dukungan dan keterlibatan keluarga dan masyarakat, pengembangan profesi, kepemimpinan, dan budaya sekolah. (Cox.K, 2006).  Sedangkan di Inggris, terdapat suatu badan standarisasi/ akreditasi yang bernama OFSTED (Office for Standards in Education), yang tugasnya adalah melakukan kontrol standar melalui “school inspection” dengan melaksanakan evaluasi dan supervisi, menentukan pencapaian peringkat pada setiap sekolah dan memberikan rekomendasi kepada sekolah yang bersangkutan serta kepada pemerintah tentang upaya yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.  Badan ini bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan dipimpin seorang ketua yang diangkat oleh “Queen; Her Majesty Inspectors, (Waskito, 2005).

 

Kata standar memiliki makna “kriteria minimal” yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan.  Standar inilah yang merupakanacuan mutu danselanjutnya digunakansebagai dasar untuk penilaian akreditasi.  OFSTED di Inggris dan BAN-SM di Indonesia mempunyai peran yang sama yaitu  memotret dan memetakan setiap satuan/programpendidikan agar pemerintah dapat memperoleh gambaran yang obyektif sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam setiap upaya penjaminandan peningkatanmutu.

 

Peranan akreditasi sangatlah krusial seperti uraian di atas yaitu untuk memperoleh gambaran atau profil yang nyata tentang kelayakan suatu satuan/programpendidikan diukur dari standar mutu yang telah ditetapkan.  Hasil penilaian terhadap tingkat kelayakan dan kinerja satuan pendidikan ini akan bermakna : (1) bagi penyelenggara satuan pendidikan untuk berupaya memperbaiki/meningkatkan tingkat kelayakannya; (2) bagi masyarakat agar dapat memilih sekolah yang memadai bagi putra-putrinya  dan sekaligus bersama-sama berupaya meningkatkan kelayakan satuan pendidikan yang bersangkutan; (3) bagi instansi terkait untuk dapat menyusun program yang tepat sasaran dalam upaya memperbaiki kelayakan dan kinerja satuan pendidikan agar dapat meningkatkan mutu layanan yang bermakna pada penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. 

 

 

C.     Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penilaian Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) telah mengembangkan instrumen akreditasi berdasarkan delapan standar yang kemudian dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator yang mengacu pada ketercapaian masing-masing standar.  Peraturan menteri berikut ini adalah yang mengatur tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi, masing-masing : No. 11 tahun 2009 untuk SD/MI, No. 12 tahun 2009 untuk SMP/MTs, No. 13 tahun 2009 untuk SMK, No. 52 tahun 2008 untuk SMA/MA, dan No. 53, 54, 55, 56 tahun 2009, masing-masing untuk TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.  Dengan menggunakan instrumen ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran atau profil yang nyata tentang kelayakan suatu satuan/program pendidikan diukur dari standar mutu yang telah ditetapkan. 

 

Penjaminan mutu (Quality Assurance) dan peningkatan mutu (Quality Improvement) merupakan dua hal yang saling berkaitan erat.  Upaya menciptakan pendidikan yang bermutu harus dilakukan secara sistematis diawali dengan pengumpulan data, pemrosesan data, analisa data, pelaporan, dan rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan implementasi.  Pengumpulan data secara akurat dan proses analisis yang dilakukan secara professional serta laporan yang dapat dipercaya atau akuntabel adalah merupakan bentuk penjaminan mutu.  Sedangkan program pengembangan dan implementasinya yang didasarkan atas rekomendasi dari laporan adalah merupakan upaya peningkatan mutu. (Fidler, 2002) 

 

Kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh setiap sekolah/madrasah, penyelenggara pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing seperti tertuang pada pasal 5, 6, 7, dan 8, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, nomor 63 tahun 2009, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.  Sejalan dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, dalam menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah  (RPS/M) dan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah(RKS/M), setiap satuan atau program pendidikan terlebih dahulu melakukan penilaian internal yaitu Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan melibatkan warga sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, orang tua siswa dan para pemangku kepentingan.   Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama melaksanakan kegiatan MSPD (Monitoring Sekolah oleh Pemerintah daerah).  Kegiatan EDS dan MSPD ini dilakukan secara berkelanjutan minimal sekali dalam setahun yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi ketercapaian Standar Nasional Pendidikan dan sekaligus sebagai dasar penyusunan RPS/M dan RKS/M tahunan.  Bagi pemerintah daerah laporan pelaksanaan MSPD dijadikan dasar perencanaan serta pemberian bantuan atau intervensi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah/madrasah.

           

Home | Berita | Sarana dan Prasarana | Kontak Kami | Buku Tamu
© copyright 2011 LPMP NTB
Kontak : lpmpntb@lpmpntb.org